RESTORATIVE JUSTICE APPROACH IN POSITIVE LAW ENFORCEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY SANCTIONS IN PAPUA

Abstrak

Penelitian ini akan mengetahui sejauh mana penegakan hukum positif dilaksanakan dengan menggunakan keadilan restoratif terhadap penerapan sanksi adat di Papua. Secara umum pendekatan keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian kasus dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, & pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penelitian ini dilakukan di Wamena Papua. Peneliti menggunakan penelitian socio-legal yaitu penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat mengenai hukum dengan sumber data berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum positif telah diatur dan disosialisasikan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Namun, dalam penegakan hukum positif dikaitkan dengan penerapan sanksi adat. Jadi pendekatan keadilan restoratif yang melekat pada sanksi adat tidak serta merta membebaskan pelaku dari tuntutan pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Sanksi adat di Papua menerapkan sanksi berupa denda adat, antara lain pemberian babi, uang dan noken yang besarnya telah disepakati antara pelaku dan keluarga korban. Perbuatan yang diberi sanksi adat adalah kasus pembunuhan. Dalam praktiknya, meski pelaku telah membayar denda adat, ternyata proses hukum tetap dilanjutkan oleh pihak Kepolisian dan Pengadilan. Khusus untuk Kejaksaan, kasus pembunuhan dapat menerapkan pendekatan restorative justice dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua