LAPAGO SOciety

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KANTOR DISTRIK WESAPUT KABUPATEN JAYAWIJAYA

Siti Khikmatul Rizqi — 2022-09-27

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi good governance di Kantor Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel mandiri implementasi good governance dengan indikator partisipasi, transparansi, daya tanggap dan akuntabilitas. Obyek pengamatan yang digunakan sebagai sampel menggunakan teknik accidental sampling/kebetulan atau pengambilan sampel bebas, di mana terdiri dari 11 orang pegawai dan 11 masyarakat dengan jumlah 22 orang. Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skor (skala ordinal). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya bahwa implementasi good governance kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator partisipasi sebesar 62,67 (kurang baik), indikator transparansi sebesar 60 (kurang baik); indikator daya tanggap sebesar 55 (kurang baik); dan indikator akuntabilitas sebesar 61 (kurang baik).

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PELANGGARAN PRODUKSI, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Abdullah Ridwan Umar — 2022-10-14

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 tentang pelanggaran produksi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di (studi kasusu di satuan polisi pamong praja) Kabupaten Jayawijaya dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif guna menjelaskan fokus permasalahan dan tujuan penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, penulis mengambil data dengan menggunakan informan-key (informan kunci) sebanyak 4 informan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan enam indikator yakni: (1) implementasi, telah dilaksanakan dengan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, (2) sumber daya manusia, minimnya SDM dalam penegak (SATPOLPP) serta sarana prasarana dalam implementasi.(3) hubungan antar organisasi telah menjalin antar organisasi yakni SATPOL PP, TNI, POLRI. (4) struktur organisasi, dalam struktur organisasi mengalami kendala dalam SDM. (5) ASN, kurangnya kedisplinan dari penegak perda. (6) budaya menjadi factor pendorong dalam implementasi peratutan daerah tersebut. Kurangnya sumber daya manusia dan sarana serta sarana prasarana dalam lingkup penegak dalam hal ini SATPOL PP menjadi factor utama kelemahan dari penegak itu sendiri.

INOVASI SEGO THIWUL DALAM PELAYANAN PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI

Ruslina Dwi Wahyuni — 2022-09-27

Artikel ini bertujuan menggambarkan bagaimana inovasi pelayanan pertanahan di Kabupaten Wonogiri. Dengan latarbelakang adanya keluhan dan pengaduan masyarakat yang bersumber pada Ombudsman RI selaku Lembaga negara yang bertugas mengawai penyelenggaraan pelayanan public, sehingga perlu adanya perbaikan dalam system pelayannya. Dalam artikel ini penulis menggunakan lima atribut inovasi dari Rogers, dimensi Kualitas Pelayanan dari Zeithaml dan Parasuraman. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Artikel ini menggambarkan pelaksanaan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi yang namanya disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat Wonogiri yaitu “Sego Thiwul”. Inovasi dalam pelayanan pertanahan ini merupakan salah satu strategi guna peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya “Sego Thiwul” diharapkan pelayanan dapat lebih mudah cepat dan efektif dan efisien. Implementasi inovasi pelayanan tersebut merupakan proses peningkatan system pelayanan umum dari standart di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Inovasi tersebut memnuhi atribut inovasi sesuai dengan teori Rogers tetapi harus dilakukan upaya pemeliharaan dan perbaikan yang berkesinambungan baik fasilitas fisik, system maupun Sumber Daya Manusia.

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN JAYAWIAYA DALAM PENERTIBAN SAMPAH DI KOTA WAMENA

Ahmad Rizali Pawane — 2022-09-27

Kota Wamena adalah kota unik yang berada di daerah pegunungan yang menjadi buruan para wisatawan manca negara, yang dikenal dengan wisata lembah baliem, oleh sebab itu, pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini Dinas lingkungan hidup kabupaten Jayawiajaya bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan Kota Wamena pada khususnya dan daerah kabupaten Jayawijaya pada umumnya guna menjaga keindahan kota agar dapat menarik wisatawan serta menjaga kesehatan masyarakat setempat. Dengan mengguanakan metode penelitian deskriptif kualitatif, adapun cara pengambilan data dengan menggunakan cara wawancara, obeservasi dan documentasi. Adapun hasil penelitian ini, adalah peran DLH dalam penertiban sampah di kota Wamena adalah kurangnya konsistensi petugas penertiban sampah dalam pelayanan yang sudah di jadwalakan, selain dari itu, dengan kebijakan menjemput sampah dari rumah, tidak terjadi lingkungan pemukiman sempit dan padat, hal ini disebakan karena alat transportasi pengangkut sampah hanya menggunakan mobil truk. Selain dari itu kurangnya fasilitas baik alat transportasi penertiban sampah, adalah factor penghambat peran DLH dalam penertiban sampah, hingga dapat menyebabkan konflik social, baik fisik maupun non fisik dalam masyarakat.

TINJAUAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA

Muhammad Arfanda — 2022-10-15

Suatu organisasi atau instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dalam pelaksanaanya harus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Tercapainya tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kinerja pegawai dalam menjalankan tugas. Berdasarkan masalah tersebut, maka pebelitian ini akan melakukan peninjauan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lanny jaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan cara menyebarkan koesioner. Dalam peneiliti ini dapat disimpulkan bahwa kinerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lanny Jaya dalam melayani masyarakat sudah cukup baik. Dimana Pegawai Negeri Sipil dapat melakasnakan tugas tepat waktu, serta Sumber Daya Manusia sudah cukup memadai.